Pengantar Keuangan Publik

1. Hakikat dan Definisi Ilmu Keuangan Publik

Ilmu Keuangan Publik (Public Finance) didefinisikan secara mendalam sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial negara. Ini bukan sekadar pencatatan akuntansi, melainkan analisis ekonomi atas dua sisi mata uang:

• Pengeluaran Negara (Nafaqah): Bagaimana negara membelanjakan uang.
• Pendapatan Negara (Iradat): Dari mana negara mendapatkan uang.

Ruang Lingkup Kajian: Ilmu ini menganalisis dampak aktivitas keuangan negara terhadap tiga aspek krusial:

1. Alokasi Sumber Daya: Bagaimana sumber daya dialihkan dari penggunaan privat ke publik.
2. Distribusi Pendapatan: Bagaimana kekayaan disebar untuk mencapai keadilan.
3. Stabilitas Ekonomi: Bagaimana anggaran negara mempengaruhi inflasi dan pengangguran.

Oleh karena itu, Keuangan Publik berada di persimpangan dua disiplin ekonomi: Ekonomi Makro (mempelajari pendapatan, pengeluaran, ekspor, impor secara agregat) dan Ekonomi Mikro (mempelajari alokasi optimal sumber daya/efisiensi). Istilah lain yang sering digunakan dan memiliki makna setara adalah Public Sector Economics atau Public Economics.

2. Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan: Individu vs. Kolektif

Bab ini menjelaskan filosofi dasar mengapa negara harus ada dan mengeluarkan uang. Kebutuhan manusia bersifat variatif, berubah-ubah, dan terus bertambah seiring perkembangan masyarakat.

Logika Intervensi Negara (Studi Kasus Pendidikan): Dokumen memberikan contoh konkret pada sektor Pendidikan. Jika pendidikan dianggap kebutuhan publik, maka negara wajib memenuhinya. Konsekuensi Pengeluaran: Negara harus membangun sekolah, menyediakan peralatan, dan membayar gaji guru/staf. Konsekuensi Pendapatan: Agar bisa membayar semua itu, negara mutlak harus mendapatkan pendapatan (seperti pajak). Kesimpulan: Aktivitas keuangan (memungut dan membelanjakan) bukanlah tujuan akhir, melainkan alat/sarana untuk memuaskan kebutuhan publik.

3. Evolusi Definisi Menurut Para Ahli

Definisi keuangan publik berkembang seiring waktu:

• Taylor: Memandang dari sisi politis-organisatoris. Membahas masalah keuangan pemerintah sebagai "kelompok yang terorganisir" (negara). Ini adalah ilmu tentang keuangan, kebijakan fiskal, dan masalah fiskal.
• Shirras: Lebih teknis, mendefinisikannya sebagai studi tentang prinsip-prinsip yang mengatur pengeluaran dan penerimaan dana publik.
• Dalton: Fokus pada keseimbangan. Ia melihatnya sebagai upaya menyeimbangkan (balancing) antara pendapatan dan pengeluaran otoritas publik.

Pergeseran Paradigma: Pandangan Tradisional (Klasik) melihat keuangan publik hanya ilmu tentang cara mendapatkan uang untuk menutupi pengeluaran negara semata. Pandangan Modern meluas menjadi ilmu yang mempelajari pengeluaran dan pendapatan negara serta pengarahannya untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik.

4. Keuangan Publik dalam Berbagai Sistem Ekonomi

Peran keuangan negara sangat bergantung pada ideologi ekonomi yang dianut:

A. Sistem Kapitalis: Cakupannya hanya keuangan pemerintah pusat, daerah, dan sebagian kecil perusahaan milik negara. Perannya relatif kecil dibandingkan total aktivitas ekonomi (karena swasta dominan).

B. Sistem Sosialis: Cakupannya sangat luas, mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi, unit produksi, pemerintah daerah, dan pusat. Keuangan negara adalah alat utama untuk mencapai target Rencana Pembangunan.

C. Negara Berkembang (Ekonomi Campuran): Negara bertanggung jawab besar atas pembangunan. Anggaran digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan mencapai kesempatan kerja penuh (full employment).

5. Sejarah Penting: Runtuhnya Teori Klasik (1929)

Era Pra-1929 (Klasik): Prinsip kebebasan ekonomi penuh (Laissez-faire), mekanisme pasar bebas, dan negara dilarang campur tangan. Belanja negara harus seminimal mungkin, pajak hanya jika darurat, dan anggaran harus seimbang.

Era Pasca-1929 (Depresi Besar): Krisis global membuktikan Teori Klasik salah. Terbukti mekanisme pasar tidak bisa menyeimbangkan diri sendiri secara otomatis. Saat depresi, modal swasta takut berinvestasi. Negara wajib masuk untuk menciptakan lapangan kerja.

Ledakan Pengeluaran Negara: Akibat perubahan paradigma ini, belanja negara melonjak drastis. Di negara kapitalis, belanja negara bisa mencapai 20% PDB. Anggaran negara tidak lagi hanya untuk keamanan, tapi mencakup dana pembangunan komprehensif.

Ekonomi Kesejahteraan & Keseimbangan Umum

1. Definisi dan Filosofi

Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economics) adalah cabang ilmu ekonomi normatif yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat. Tujuan utamanya menilai kebijakan ekonomi: apakah membuat masyarakat lebih baik atau lebih buruk?

Fokus kajiannya adalah efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Tokoh kuncinya antara lain Vilfredo Pareto dan A.C. Pigou.

2. Konsep Inti: Optimalitas Pareto (Pareto Optimality)

A. Optimalitas Pareto dalam Konsumsi

Tercapai ketika barang-barang didistribusikan sedemikian rupa sehingga kepuasan (utilitas) total masyarakat maksimal. Studi kasus Petani Pakistan: Memilih material rumah antara Beton, Batu Impor, atau Pindah Lokasi. Grafik menunjukkan trade-off antara Keterjangkauan Biaya vs Ketahanan Banjir. Titik Pareto adalah titik di mana dia mendapatkan ketahanan banjir maksimal untuk biaya yang sanggup dia bayar.

B. Optimalitas Pareto dalam Produksi

Tercapai ketika sumber daya (tenaga kerja, modal, tanah) dialokasikan sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa menaikkan produksi satu barang tanpa mengurangi produksi barang lain. Analisis menggunakan Kurva Batas Kemungkinan Produksi (PPF). Titik pada garis adalah efisien. Titik di dalam garis adalah tidak efisien (sumber daya menganggur). Titik di luar garis adalah mustahil dicapai dengan sumber daya saat ini.

3. Keseimbangan Umum (General Equilibrium)

Parsial vs. Umum: Keseimbangan Parsial menganalisis satu pasar dengan asumsi Ceteris Paribus (faktor lain tetap), namun mengabaikan efek umpan balik. Keseimbangan Umum melihat keterkaitan antar semua pasar.

Mekanisme Transmisi (Efek Domino - Kasus Minyak & SUV): Guncangan awal (OPEC pangkas produksi) -> Harga minyak naik -> Biaya operasional SUV naik -> Orang berhenti beli SUV -> Harga SUV jatuh -> Pabrik beralih ke mobil hemat BBM -> Permintaan minyak global turun -> Harga minyak terkoreksi.

Hukum Walras: Jika dalam sebuah ekonomi terdapat n pasar, dan n-1 pasar berada dalam keseimbangan, maka pasar terakhir pasti juga seimbang.

4. Analisis Kotak Edgeworth (Edgeworth Box)

Skenario Ekonomi Pertukaran: Ghaffar (Kaya Kelapa) dan Mahmud (Kaya Pisang). Ada insentif untuk tukar menukar. Kotak Edgeworth dibuat dengan menggabungkan grafik kepuasan keduanya (satu diputar 180 derajat).

Dinamika Pertukaran: Area berbentuk "Lensa" yang dibentuk oleh perpotongan kurva indiferensi adalah area di mana KEDUA pihak menjadi lebih sejahtera. Perdagangan akan berhenti ketika Kurva Indiferensi Ghaffar bersinggungan dengan Mahmud (Pareto Optimal).

Kurva Kontrak: Garis yang menghubungkan semua titik singgung Pareto Optimal yang mungkin terjadi.

Pengeluaran Negara (Nafaqah)

1. Filosofi dan Evolusi

Pengeluaran publik adalah cerminan kebijakan negara untuk mencapai kemaslahatan umum. Pasca-1929, pengeluaran negara diakui sebagai Alat Fiskal Utama untuk stabilisasi ekonomi dan Korektor Pasar.

2. Klasifikasi Pengeluaran Negara

A. Pembagian Ekonomi

• Pengeluaran Riil (Real Expenditures): Negara mendapat imbalan langsung berupa barang/jasa (Gaji PNS, beli semen). Langsung meningkatkan PNB.
• Pengeluaran Transfer (Transfer Expenditures): Tanpa imbalan langsung. Memindahkan daya beli (Bansos, Subsidi, Bunga Utang).

B. Pembagian Administratif

Berdasarkan Unit Organisasi (Per Kementerian), Berdasarkan Fungsi (Pendidikan, Pertahanan), atau Berdasarkan Objek Belanja (Belanja Pegawai, Modal).

3. Analisis Dampak Ekonomi (Macroeconomic Impacts)

Terhadap Produksi: Saat resesi, belanja negara menaikkan permintaan agregat dan produksi. Saat Full Employment, belanja negara hanya memicu inflasi. Di negara berkembang, fokus pada infrastruktur tapi risiko inflasi tinggi karena hambatan struktural.

Terhadap Konsumsi: Ada Multiplier Effect. Jika transfer payment diberikan ke orang miskin (MPC tinggi), konsumsi naik pesat.

Terhadap Tabungan: Jika belanja mengalir ke orang kaya (pemilik obligasi), tabungan nasional naik.

Terhadap Harga: Bisa menurunkan harga (jika untuk subsidi/investasi efisien) atau menaikkan harga (jika belanja berlebihan saat ekonomi panas).

Barang dan Jasa Publik vs. Privat

1. Dua Karakteristik Fundamental

• Rivalrous Consumption (Persaingan): Jika saya konsumsi, apakah jatah Anda berkurang? (Roti vs Cahaya Mercusuar).
• Excludability (Pengecualian): Bisakah mencegah orang yang tidak bayar untuk menggunakannya? (Tiket Bioskop vs Pertahanan Nasional).

2. Matriks Empat Jenis Barang

1. Barang Publik Murni (Non-Rival & Non-Excludable): Domain mutlak negara. Swasta tidak mau produksi karena tidak bisa menagih bayaran. Contoh: Pertahanan, Hukum. Harus dibiayai pajak.
2. Barang Privat Murni (Rival & Excludable): Pasar bekerja efisien. Contoh: Makanan, Pakaian.
3. Barang Klub/Semi-Publik (Non-Rival tapi Excludable): Bisa dinikmati banyak orang tapi akses bisa dibatasi. Contoh: Taman Kota berpagar, Jalan Tol.
4. Barang Privat Tidak Murni (Rival tapi Non-Excludable): Terbuka umum tapi jika terlalu banyak yang pakai kualitas turun (Tragedi Kepemilikan Bersama). Contoh: Wi-Fi gratis yang lemot, Jalan umum macet.

3. Masalah "Free Rider" & Eksternalitas

Free Rider: Seseorang menikmati barang publik tanpa bayar. Solusinya negara memaksa lewat pajak.

Eksternalitas Positif: Manfaat dirasakan pihak ketiga (Pendidikan). Pasar cenderung under-supply, negara harus subsidi.

Eksternalitas Negatif: Biaya diderita pihak ketiga (Polusi Pabrik). Pasar cenderung over-supply, negara harus pajak/regulasi.

Pengeluaran Negara dalam Ekonomi Islam

1. Definisi dan Konstruksi Hukum

Pengeluaran negara (Nafaqah Ammah) adalah penggunaan harta dalam tanggung jawab negara yang dilakukan oleh Imam/Wakil untuk kebutuhan umum sesuai syariat. Pilar utamanya: Aspek Finansial (bisa natura), Otoritas, dan Tujuan (Maslahat).

2. Hierarki Prioritas (Maqashid Syariah)

Aturan Emas: Haram membiayai Tahsiniyyat jika Dharuriyyat belum terpenuhi.

3. Mekanisme Kontrol & Klasifikasi

Rasionalisasi: Larangan Israf (berlebih-lebihan) dan Tabdzir (menghamburkan untuk hal haram). Kepatuhan Syariah dan Keadilan Distributif (Regional & Individu).

Klasifikasi Historis:

• Pengeluaran Terikat (Specific): Zakat (8 Asnaf), Ghanimah, Fay'.
• Pengeluaran Tidak Terikat (Discretionary): Gaji Pegawai (Sistem Diwan), Militer, Infrastruktur, Jaminan Sosial (A'thiyat).

Sistem ini menunjukkan Social Safety Net yang terlembaga dan Disiplin Fiskal yang ketat.

Analisis Biaya dan Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

1. Konsep Dasar

CBA adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kelayakan proyek. Membandingkan total manfaat yang diharapkan dengan total biaya. Pembeda utamanya adalah upaya memberi "nilai moneter" pada elemen tak berwujud (intangible) seperti kenyamanan publik.

2. Biaya Peluang (Opportunity Cost)

Manfaat alternatif yang hilang karena memilih satu opsi. Menghitung ini mencegah keputusan yang tampak menguntungkan padahal merugikan jika dibanding opsi lain.

3. Metodologi 4 Langkah

1. Perencanaan: Menentukan tujuan dan lingkup.
2. Identifikasi Biaya: Langsung, Tidak Langsung, Tak Berwujud, Biaya Peluang, Risiko.
3. Identifikasi Manfaat: Finansial, Tak Berwujud (Moral karyawan, Keselamatan).
4. Analisis & Rekomendasi: Jika Manfaat > Biaya (Go). Jika Biaya > Manfaat (No Go/Revisi).

4. Keunggulan & Keterbatasan

Keunggulan: Berbasis data, mengungkap biaya tersembunyi, memaksa kuantifikasi hal abstrak.

Keterbatasan: Sulit memprediksi variabel jangka panjang (inflasi) dan sangat bergantung pada asumsi (Garbage In, Garbage Out).

Pendapatan Negara (Public Revenues)

1. Klasifikasi Sumber Pendapatan

• Pajak (Taxes): Sumber utama. Alat kebijakan fiskal.
• Pinjaman Umum (Public Debt): Penutup celah defisit dan pembiayaan proyek raksasa.
• Pendapatan Komersial: Keuntungan BUMN/Aset Negara. Tren menurun karena privatisasi.
• Pendapatan Administratif: Retribusi (jasa spesifik), Lisensi (izin/kontrol), Royalti (pungutan perbaikan), Denda (hukuman).
• Lain-lain: Pencetakan Uang (risiko inflasi), Bantuan Luar Negeri (risiko dependensi).

2. Analisis Perbandingan

Retribusi vs Harga Publik: Retribusi untuk layanan administratif/hukum (wajib), harga ditentukan UU. Harga Publik untuk layanan ekonomi, harga ikut pasar.

Royalti vs Pajak: Pajak tidak ada imbalan langsung. Royalti ada imbalan kenaikan nilai aset akibat proyek negara.

Retribusi vs Pajak: Pajak wajib bayar mutlak. Retribusi hanya bayar JIKA meminta layanan tertentu.

Teori dan Sistem Perpajakan

1. Anatomi Pajak

Iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan UU, tanpa kontraprestasi langsung. Unsur mutlak: Memaksa, Legal, Tanpa Imbalan Langsung. Fungsi: Budgetair (kas) dan Regulerend (mengatur).

2. Landasan Filosofis

Teori Gaya Pikul (Ability to Pay): Standar keadilan modern. Bayar berdasarkan kemampuan ekonomi (Pendapatan, Konsumsi, Kekayaan). Teori lain seperti Asuransi dan Kepentingan dianggap memiliki kelemahan.

3. Prinsip Adam Smith

Keadilan (Equality), Kepastian (Certainty), Kenyamanan (Convenience), dan Efisiensi (Economy).

4. Klasifikasi Teknis

Langsung vs Tidak Langsung: Pajak Langsung beban tidak bisa digeser (PPh). Pajak Tidak Langsung beban bisa digeser ke pihak ketiga (PPN/Cukai).

Insiden Pajak: Jika permintaan inelastis (butuh banget), beban pajak ditanggung Konsumen. Jika permintaan elastis, beban ditanggung Produsen.

5. Penghindaran vs Penggelapan

Tax Avoidance: Legal (memanfaatkan celah). Tax Evasion: Ilegal (memalsukan data).

Pendapatan Negara dalam Islam

1. Klasifikasi Fundamental

Pendapatan Syar'iyah (Nash): Ketentuan kaku (Zakat). Pendapatan Ijtihadiyah: Fleksibel (Pajak Tambahan/Dharibah).

2. Zakat: Poros Keuangan Sosial

Hak harta yang wajib diambil negara, bersifat spesifik (earmarked) untuk 8 asnaf. Objek: Emas/Uang, Perdagangan, Ternak, Pertanian, Tambang. Fungsi: Mencegah penumpukan harta dan redistribusi langsung.

3. Pendapatan Non-Zakat (Kedaulatan & SDA)

• Ghanimah: Rampasan perang (4/5 prajurit, 1/5 negara).
• Fay': Harta damai. 100% diskresi negara.
• Kharaj: Pajak atas produktivitas tanah. Tetap wajib meski pemilik masuk Islam.
• Jizyah: Pajak perlindungan bagi non-muslim. Kompensasi keamanan dan bebas wamil.
• Usyur: Bea Cukai. Prinsip resiprokal.
• Harta Milik Umum: SDA strategis (Air, Api, Padang Rumput/Energi) dikelola negara, masuk Baitul Maal.

4. Polemik Pajak Modern (Dharibah)

Mayoritas ulama membolehkan jika kondisi darurat (Kas kosong, Kebutuhan Nyata/Dharuriyyat) dengan syarat ketat: Hanya dipungut dari orang kaya (Aghniya), penggunaan amanah, dan persetujuan musyawarah.

Anggaran Negara (Al-Muwazanah Al-Ammah)

1. Hakikat Anggaran

Rencana keuangan berisi perkiraan dan otorisasi. Pemerintah dilarang mengeluarkan uang tanpa izin dokumen ini. Berbeda dengan Laporan Keuangan yang melihat masa lalu.

2. Kaidah Emas

• Tahunan: Disusun untuk 1 tahun (evaluasi rutin).
• Kesatuan: Satu dokumen tunggal (mencegah penyembunyian utang).
• Universalitas: Dicatat Bruto, dilarang netting.
• Non-Alokasi: Masuk kas besar, dilarang earmarking (kecuali Zakat dalam Islam).

3. Perspektif Islam

Sejarah: Lahirnya "Diwan" di zaman Umar bin Khattab sebagai APBN pertama.

Pembiayaan Defisit: Melarang cetak uang sembarangan/riba. Solusinya: Pinjaman Internal (Sukuk/Bagi Hasil), Percepatan Pendapatan (Ta'jil), Pajak Temporer (Dharibah) khusus orang kaya, dan Efisiensi Belanja (Austerity).

Pengawasan (Hisbah): Pengawasan administratif dan Teologis (Yaumul Hisab) menciptakan Self-Control kuat.